Ketika Bonus Demografi Memberi Pertanda Suram
dimunikan oleh LPPM Stikosa-AWS
Kericuhan di job fair Bekasi akhir Mei 2025 lalu sebaiknya dilihat bukan sebagai kejadian acak, tetapi sebuah alarm keras tentang kondisi pasar kerja Indonesia. Ratusan orang terlihat berdesakan berebut kesempatan kerja yang sangat terbatas: 25 ribu pencari kerja bertarung untuk 2.517 posisi. Insiden ini seperti gejala demam yang menunjukkan ada masalah lebih besar di dalam tubuh ekonomi kita.
Indonesia saat ini tengah menikmati apa yang disebut bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif yang melimpah dibanding usia non-produktif. Namun, bonus ini tak otomatis membawa kesejahteraan. Tanpa pendekatan dan penanganan yang matang, bonus ini bisa seketika berubah wajah menjadi bencana demografi.
Tengoklah peristiwa sosial terkini di kanan-kiri kita. Pengangguran terbuka memang turun secara persentase, tetapi jumlah absolut pencari kerja terus meningkat tajam. Lapangan kerja formal yang terbatas tidak mampu menampung gelombang pencari kerja baru, apalagi ditambah ledakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sepanjang tahun lalu naik nyaris 460 persen dibanding tahun sebelumnya.
Banyak lulusan muda terpaksa menganggur, korban PHK atau terjebak dalam kerja berupah rendah tanpa masa depan jelas.
Bisa jadi inilah pola yang perlu diwaspadai. Suplai tenaga kerja meningkat secara eksponensial, namun lapangan kerja formal bertumbuh hanya perlahan. Akibatnya, jutaan orang terpaksa memilih jalur informal, yang kini mencapai hampir 60 persen dari seluruh tenaga kerja. Pekerjaan informal menjadi pintu darurat untuk bertahan hidup, tetapi tanpa perlindangan dan standar yang layak.
Akar persoalan ketenagakerjaan Indonesia tidak sekadar di permukaan. Menggunakan pendekatan Systems Thinking, terlihat jelas bahwa struktur ekonomi kita saat ini masih sangat padat modal. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak secara otomatis menciptakan lapangan kerja cukup banyak, apalagi yang layak dan manusiawi. Struktur ini tidak berubah secara signifikan, karena mentalitas pembangunan masih didominasi optimisme berlebihan terhadap bonus demografi.
Optimisme tersebut ibarat placebo effect yang membuat para pengambil kebijakan over confidence, seakan lapangan kerja akan muncul secara otomatis dengan sendirinya. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Masalah-masalah yang belum selesai, seperti mismatch keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan pasar, masih menjadi batu sandungan. Banyak lulusan muda terpaksa menganggur, korban PHK atau terjebak dalam kerja berupah rendah tanpa masa depan jelas.
Melihat kompleksitas ini, ada beberapa langkah strategis yang mendesak. Pertama, pemerintah perlu segera membentuk Satgas PHK yang tidak hanya mendata tetapi juga menyediakan mitigasi cepat bagi para korban PHK. Kedua, portal rekrutmen digital yang terintegrasi secara nasional harus diwujudkan, agar chaos di acara job fair bisa diminimalkan sekaligus memperbaiki proses kesesuian dan kecocokan kerja yang efisien dan adil.
Namun, itu saja tidak cukup. Pemerintah harus memulai reformasi struktural yang lebih serius, seperti memperkuat SMK melalui kolaborasi industri, meningkatkan sektor-sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja, serta mengedepankan pekerjaan yang layak sebagai tujuan utama pembangunan.
Kericuhan Bekasi menjadi pengingat keras bahwa tanpa perubahan paradigma besar-besaran, kita bisa terjebak dalam ilusi bonus demografi. Sebelum alarm ini berubah menjadi sirine panjang tanda bahaya, sudah waktunya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan membuka mata, menguatkan data dan riset lanjutan, serta bertindak secara nyata. Jangan sampai kita terlambat sadar bahwa peluang emas ini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Terlalu mahal harga sosial yang harus dibayar mimpi buruk ini.
[disarikan dari “Scoping Report: Analisis Sistemik Pasca Insiden Job Fair Bekasi – 2025” yang dirilis oleh LPPM Stikosa-AWS]
