Sudah! Ambil Saja Negara Ini

dimunikan oleh Seratjiwa

Sudah waktunya kita berhenti berpura-pura. Negara ini bukan lagi milik rakyat—jika pernah ada masa di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatan, maka itu hanyalah ilusi yang terus direproduksi agar kita tetap patuh. Realitasnya, negara ini telah lama dikelola oleh segelintir orang yang memahami bahwa hukum, politik, dan ekonomi hanyalah alat untuk mengamankan kepentingan mereka. Dan kita? Kita hanyalah penonton dalam sebuah drama panjang yang ujungnya sudah ditentukan.

Dulu, ada filosofi luhur: “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Namun, semakin ke sini, kita menyaksikan bagaimana frasa itu kehilangan maknanya. Kini, yang lebih tepat mungkin adalah “dari rakyat, oleh elite, untuk elite.” Segala sesuatu yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat kini hanya menjadi instrumen yang melanggengkan dominasi para penguasa.

Kami tahu ini baru Rancangan Undang-Undang, tapi pertanyaannya: mengapa ada yang mengusulkannya? Semenderita apa mereka, bahkan Sengkuni yang penderitaannya beribu lipat tidak sejahat mereka. Begitu kata Cak Nun, mengingatkan kita betapa beberapa orang di lingkaran kekuasaan begitu rakus hingga mengabaikan keadilan bagi rakyatnya sendiri.

Lihatlah berbagai rancangan undang-undang yang terus bermunculan. RUU TNI, misalnya, membuka jalan bagi militer untuk kembali merambah ranah sipil, sebuah praktik yang dulu kita sepakati harus dihindari. Dulu kita percaya bahwa demokrasi yang sehat harus memisahkan sipil dan militer, tetapi sekarang, kita dipaksa untuk menerima bahwa batasan itu boleh dicairkan sesuai kebutuhan.

RUU Penyiaran pun tak kalah menarik. Jika pers selama ini berperan sebagai pengawas kekuasaan, maka kini ada dorongan untuk memastikan bahwa pengawasan itu tidak terlalu “mengganggu.” Kebebasan berpendapat tetap ada, tentu saja, tetapi hanya dalam batas yang nyaman bagi mereka yang sedang berkuasa. Jika di luar batas itu? Selalu ada aturan yang siap menertibkan.

RUU Polri juga mengundang pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar untuk memperkuat hukum, atau justru untuk memperkuat posisi mereka yang memegang kekuasaan? Ketika aparat hukum semakin memiliki fleksibilitas dalam menafsirkan aturan sesuai kepentingan mereka, siapa yang bisa menjamin bahwa hukum masih berpihak pada rakyat?

Dan tentu saja, korupsi. Selalu ada korupsi. Sektor energi dan pertambangan menjadi saksi bisu bagaimana kebijakan sering kali diarahkan demi kepentingan tertentu. Kasus timah dengan angka kerugian triliunan rupiah hanyalah satu contoh dari bagaimana sumber daya negara lebih sering menjadi alat pengayaan diri ketimbang kesejahteraan publik. Siklus ini terus berulang, dan seolah tak ada niatan untuk benar-benar memutusnya.

Kami merindukan sosok seperti Cak Nun, yang sejak Orde Baru berdiri tegak untuk rakyat. Sosok yang menyuarakan kegelisahan tanpa kepentingan politik, yang tak gentar mengkritik mereka yang berkuasa. Kini, kita hanya bisa menyaksikan ironi yang lebih menyakitkan: orang lahir atau besar di era Orde Baru, dan kini, bertemu kembali dengan Orde Baru yang kembali dengan wajah berbeda.

Sumber daya negeri ini melimpah, tanahnya subur, lautnya kaya, tambangnya tak terhitung. Namun, di mana rakyat dalam semua ini? Semua kekayaan itu seakan hanya menjadi angka dalam laporan yang disusun untuk menenangkan publik. Sementara itu, rakyat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Semua ini bukan karena negara ini miskin, melainkan karena mereka yang berada di atas tidak pernah benar-benar berniat membagi kekayaan ini secara adil.

Ironinya, kondisi ekonomi pun semakin memperjelas siapa yang sebenarnya diuntungkan. Lihat saja bagaimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus mengalami penurunan, mencerminkan ketidakpastian yang terus melanda. Para investor menarik diri, kepercayaan menurun, dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Tentu bukan mereka yang ada di istana, melainkan rakyat kecil yang terkena dampaknya dalam bentuk kenaikan harga kebutuhan, sulitnya lapangan kerja, dan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa di keseharian.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti berharap. Jika memang negara ini lebih diprioritaskan untuk kepentingan segelintir orang, biarlah mereka mengurusnya sendiri. Pisahkan saja kami, biarkan kami hidup di pulau lain. Kami tidak butuh skenario baru yang terus mengulang sejarah lama. Fokus saja kalian pada Ibu Kota Nusantara yang katanya akan menjadi pusat kemajuan. Sementara kami? Kami akan mencari cara untuk bertahan, jauh dari panggung sandiwara ini.

Jadi, sudahlah. Ambil saja negara ini. Buat apa kita berpura-pura seakan-akan masih ada harapan, jika keputusan-keputusan tetap dibuat tanpa mempertimbangkan suara rakyat? Beginilah Negara Konoha, yang konon kaya raya, melimpah sumber dayanya, tetapi tetap dikuasai oleh mereka yang ada di istana. Rakyatnya hanya bisa menonton dari jauh, berharap ada perubahan yang tak pernah datang. Selamat datang di negara yang telah lama dimiliki segelintir orang, di mana hukum adalah alat, demokrasi adalah sandiwara, dan kesejahteraan hanyalah janji kosong yang diulang-ulang. [ ]