Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pers: Siapa yang Sebenarnya Lapar?

dimunikan oleh : Redaksi

Sebuah ironi.

Di saat dunia pers di Indonesia masih berjibaku dengan kesulitan finansial dan pembiayaan, tantangan kebebasan, regulasi yang mengekang, dan ancaman kriminalisasi, diminta mengawal ketahanan pangan. Seakan-akan, tugas wartawan kini bukan lagi menggali kebenaran, melainkan memastikan perut rakyat terisi.

Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”—sebuah slogan yang terdengar mulia, tetapi terasa hambar. Seperti menu makan siang yang dihidangkan tanpa bumbu: kita tahu itu penting, tapi di mana rasanya?

Pers: Jurnalis atau Juru Kampanye?

Mari kita bertanya dengan jujur: apakah ini bentuk pengakuan atas peran pers sebagai kekuatan keempat demokrasi, atau sekadar strategi komunikasi agar media ikut menyanyikan lagu yang sama dengan pemerintah?

Jika pers memang diharapkan “mengawal” ketahanan pangan, apakah itu berarti kita hanya boleh berbicara tentang keberhasilan program pemerintah, distribusi pupuk bersubsidi, atau swasembada pangan—tanpa menyentuh soal mafia beras, impor yang merugikan petani, dan permainan harga yang dikendalikan oligarki?

Kita tahu jawabannya.

Di saat kita diminta mengawal pangan, banyak jurnalis di daerah masih berjuang dengan gaji minim, kontrak kerja tak jelas, bahkan ancaman fisik jika memberitakan sesuatu yang “terlalu kritis”. Tapi jangan khawatir, selama kita sibuk menulis tentang panen padi dan ketahanan pangan, mungkin kita bisa lupa bahwa ada yang lebih dulu lapar: kebebasan pers itu sendiri.

Wartawan: Mencari Makan atau Mencari Kebenaran?

Ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: Apakah pers benar-benar memiliki kebebasan untuk mengawal ketahanan pangan?

Atau justru kita hanya diberi selembar siaran pers, diharapkan menuliskannya tanpa editan, dan lalu disajikan di media sebagai “laporan investigasi”?

Jika pers memang serius ingin mengawal ketahanan pangan, mari kita buktikan dengan berita yang bukan sekadar amplifikasi propaganda, tetapi laporan nyata dari lapangan.

Mari kita bicara soal:

• Bagaimana para petani kecil masih sulit mendapatkan pupuk subsidi?
• Bagaimana harga jual gabah tak sebanding dengan biaya produksi?
• Bagaimana pengusaha besar justru lebih diuntungkan dibanding petani lokal?
• Bagaimana dan dimana posisi kelas menengah-bawah di dalam roadmap ketahanan dan keberlangsungan pangan?

Tapi, apakah berita semacam ini akan mendapat tempat? Ataukah akan dicap sebagai “mengganggu stabilitas nasional”?

Jika pers hanya boleh berbicara sesuai dengan kepentingan pemegang kebijakan, maka kita sebaiknya berhenti menyebut diri sebagai “pilar demokrasi”. Kita hanya akan menjadi juru bicara tanpa seragam resmi, jurnalis yang kenyang oleh narasi, tapi lapar akan kebenaran.

Ketahanan Pangan, Ketahanan Pers, dan Ketahanan Demokrasi

Peringatan Hari Pers Nasional harusnya menjadi momentum untuk menguji seberapa besar ruang kebebasan yang kita miliki—bukan sekadar ajang seremoni dengan pidato panjang dan penghargaan yang entah diberikan atas dasar apa. Atau dalam konteks pers, jurnalis, wartawan dan media: bagaimana pers menghadapi disrupsi yang menggangu periuk nasi keluarganya di rumah?

Ketahanan pangan memang penting. Sangat penting, bahkan bagi pelaku pers itu sendiri. Tapi sebelum kita berbicara tentang perut rakyat, mari kita pastikan dulu kebebasan pers tidak semakin terkikis. Sebab, yang lapar bukan hanya petani—wartawan juga. Lapar akan kebebasan, lapar akan kebenaran.

Jika pers masih dikekang, lalu siapa yang benar-benar merdeka?

Atau mungkin, kemandirian yang mereka maksud bukan untuk rakyat—melainkan hanya untuk segelintir orang saja?